Ketika aku sedang akan menikmati santapan makan malam di sebuah warung makan di daerah jelutung kota Jambi sambil menunggu waktu nya untuk kontrol gigi. eh . . .tiba – tiba tel cell ku mengagetkanku. siapa lagi ini . . .ternyata seorang teman kuli tinta, ups sorry de . . .ade-ade wartawan, yang aku kurang jelas nama nya karna kondisi ku ketika itu sedang konsent mau menyantap hidangan yang telah tersedia di hadapanku.

Maaf bang mengganggu suara dari seberang terdengar saya . . .dari Jambi Independent bang, mau konfirmasi masalah pencalonan abang sebagai anggota DPD, Visi dan Misi nya.

Emang kamu benar-benar ganggu saya de . . .jawab saya karna saya udah siap-siap mau menyantap makanan. he . . .ketika itu saya hanya becanda.

Saya mau konfirmasi masalah pencalonan abang, iya . . . jawab saya tanggal 7 insya allah saya mundur dari KPU Kota Jambi dan tanggal 9 saya mendaftarkan diri ke KPU Prop Jambi sebagai calon Anggota DPD RI.

Apa Visi dan Misi nya bang . . . he . . .sambil ketawa saya jawab kalau berbicara Visi dan Misi ga mungkin bisa saya jelaskan via telpon de . . karna pemaparannya ga mungkin selesai 1-2 menit. di seberang sana dia juga tertawa, he . . .iya bang memang benar ga mungkin via telpon dia benarkan saya., tapi . . abng bisa tlng jelaskan garis besar nya saja  . . ok .  . .Visi itu bahasa sederhana nya khayalan de . . jawab saya,  khayalan  yang positif, dan jelas untuk kepentingan masyarakat dan Propinsi jambi di masa yang akan datang. sedangkan misi adalah proses atau cara untuk mencapai Visi yang dimaksud jadi pemaparannya cukup panjang dan luas serta ga bisa via telpon de pasti nya. jadi intinya saya menginginkan segala yang positif dan baik untuk masyarakat dan propinsi jambi di masa yang akan datang.

Bagaimana sikap abang terhadap keluhan anggota DPD selama ini terhadap terbatas nya wewenang, kekuasaan DPD yang tidak seperti DPR sehingga mereka tidak bisa berbuat untuk kepentingan masyarakat, lanjut nya DPD terbatas hanya dalam kapasitas usulan tidak ikut memutuskan seperti DPR. jawab saya kalau wewenang nya mau sama dengan DPR jangan jadi anggota DPD dong . . jadi anggota DPR aja, jadi sma hak-hak DPR akan mereka miliki. he . . .mungkin itu jawaban orang-orang yang kelaparan. Secara konsep semua yang diatur undang-undang itu sudah benar de . . dengan sistem parlemen bikameral atau dua kamar DPR mewakili kelompok atau golongan sedangkan DPD mewakili daerah dan seharus nya DPD dan DPR harus saling mengisi dan saling chek and balance, kalau wewenang,kekuasaan DPD dan DPR disamakan antara DPD dan DPR nantinya bukan malah saling mengisi tapi malah saling bertabrakan, sekarang tinggal bagaimana DPD memaksimalkan peranan berdasarkan wewenang dan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang sehingga DPD dapat se maksimal mungkin memberikan kontribusi dalam kehidupan bernegara demi kemakmuran,kesejahteraan dan kemajuan masyarakat di masa yang akan datang, ini hanya masalah bagaimana DPD bisa me manage dan me maksimalkan semua wewenang dan kekuasaan yang mereka miliki dan bagiman mereka me maksimalkan peranan mereka.

DPD kan hanya se batas mengusulkan alasan nya selama ini bang . . .benar jawab saya . . .oleh karna itu DPD harus pandai memainkan peranannya dan menaikkan bergaining potition nya, sehingga usulan mereka bisa di terima dan di sah kan . . .contoh propinsi jambi empat orang anggota DPD di back up dengan tujuh anggota DPR RI yang berasal dari berbagai partai politik yang mayoritas tujuh parpol besar pemenang pemilu tahun 2004, tinggal sekarang bagimana para anggota DPD tersebut memainkan peranannya sehingga mereka bisa berkomunikasi bahkan menytukan persepsi serta visi dan misi prop jambi bersama tujuh anggota DPR tersebut untuk kepentinga masyarakat jambi. Saya pikir kalau untuk yang nama nya kebaikan dan kebenaran semua orang akan dengan senang hati untuk memperjuangkannya. contoh ormas seperti NU dan Muhammaddiyah mereka tidak diberikan wewenang dan kekuasaan oleh undang-undang dan negara akan tetapi mereka bisa memainkan peranannya dan memiliki bergaining potition di dalam kehidupan bernegara sehingga mereka bisa memberikan kontribuisi untuk kebaikan masyarakat di dalam kehidupan ber negara.

he . .benar juga ya bang . . .jawab nya, terima kasih atas waktu nya bang dan mohon maaf sudah ganggu waktu nya.

‘Kembalikan Indonesia!’

Menuju Pemerintahan yang Kuat, Bersih dan Efektif

Kebijakan represif negara vis a vis rakyat sudah ketinggalan zaman. Dengan globalisasi, gerak negara jadi terbatas, bahkan sangat terbatas.

Kendati demikian tetap harus dicatat bahwa stabilitas nasional adalah hal yang niscaya bagi suatu negara yang ingin membangun. Ini karena tujuan paling esensial dari stabilitas nasional itu sendiri adalah terciptanya rasa aman di tengah masyarakat.

Tanpa stabilitas dalam negeri, mustahil sebuah program pembangunan nasional dibangun. Karena itulah, dalam konteks stabilitas nasional ini, setiap komponen masyarakat harus mendukungnya sepenuh hati, tanpa harus menaruh stigma terlebih dulu terhadap kebijakan stabilitas nasional tadi, misalnya dengan terburu-buru menganggap kebijakan menegakkan stabilitas nasional identik dengan menggalakkan sikap-sikap represif negara vis a vis rakyat.

Dalam membangun pemerintahan yang kuat, bersif dan efektif, kita tidak boleh setengah-setengah memberantas korupsi yang membudaya di tengah masyarakat. Korupsi yang mengakar kuat di tengah masyarakat negeri ini, ditamban budaya kolusi di kalangan birokrat, dalam level_tertentu bahkan sudah menjadi faktor kunci bagi lahirnya instabilitas nasional yang mengancam rasa aman masyarakat.

Memberantas Korupsi
Prasyarakat menuju terciptanya pemerintahan yang kuat, bersih dan efektif adalah terciptanya stabilitas nasional yang merata di seluruh negeri. Menciptakan stabilitas nasional tidak identik dengan melakukan represi terhadap rakyat. Di era 1960-an sampai 1970-an, bahkan juga 1980-an, sejumlah negara tertentu termasuk Indonesia dengan ideologi masing-masing memang punya kebijakan menciptakan stabilitas nasional ini dengan melakukan represi terhadap rakyat. Namun sejak 1990an, ketika isu globalisasi sudah merupakan wacana keseharian yang tidak saja terbatas di ruang-ruang sekolah atau perguruan tinggi, maka penting disepakati kembali apa yang dimaksud dengan stabilitas nasional itu. Dalam definisi yang sederhana, menciptakan stabilitas nasional berarti membangun pemerintahan yang kuat, bersih dan efektif, bukan pemerintahan yang represif dan diktatorial.

Agar agenda pemberantasan korupsi ini efektif, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah membentuk badan antikorupsi yang memiliki kewenangan polisionil. Memberantas korupsi yang akut di Indonesia tidak cukup hanya dengan membentuk sebuah komisi antikorupsi, yang bahkan suara dan hasil investigasinya tidak didengar orang lantaran tidak memiliki kewenangan polisionil tadi. Lihatlah komisi-komisi yang dibentuk pemerintah saat ini. Semuanya nyaris tak ubahnya macan ompong yang suaranya disepelekan, apalagi oleh para koruptor yang merasa punya dukungan kuat orang-orang yang duduk di pemerintahan. Kewenangan polisional lembaga antikorupsi tersebut perlu didukung dengan program komputerisasi di departemen-departemen strategis, untuk menjamin transparansi dan memantau kebocoran keuangan negara seperti yang selama ini terjadi.

Meningkatkan Partisipasi Publik
Di era otonomi daerah seperti yang kita jalankan saat ini, meningkatkan partisipasi publik c{alam meiakukan pembangunan nasional adalah hal yang juga niscaya. Hanya dengan mengikutsertak,mengantisipasi publik sebanyak-banyaknyalah sebuah upaya mewujudkan stabilitas nasional dengan paradigma seperti yang saya jabarkan di ar;w dapat tercapai. Kebijakan pemerintahan yang top-down dan sentralisasi sudah ketinggalan zaman. Bahkan negara maju seperti Amerika Serik:n atau negara-negara Eropa iainnya semisal Inggris dan Jerman lehilv mengedepankan kebijakan (bottom-up yang melibatkan sebany;n. mungkin partisipasi publik itu ketimbang kebijakan top-down.
‘sebanyak keuntungan bisa kita peroleh dari pendekatan bottom up ini. Pertama, masyarakat jadi memiliki rasa-punya (sense of belonging) yang lebih tinggi terhadap pembangunan nasional yang dilakuk:w pemerintah. Ini karena masyarakat merasa kebijakan pembangun.m yang ada dirumuskan oleh mereka, dijalankan oleh mereka, ~lan bail:buruk hasilnya b~rpulang pada mereka. Kedua, dengan ikut merumuskan kebijakan, berarti tlengan sendirinya masyarakat turut mem,wtau proses dan jalannya pembangunan nasional tadi. Ini berarti mercka akan menjadi watchdog abadi terhadap proses pembangunan, ~l;m icarena itu pemerintah sebagai pelaksana langsung pembangunan tidalc hisa lagi bisa main-main – apalagi melakukan pesta 1>esar korupsi clav kolusi — karena mereka ~liawasi langsung oleh rakyat. Inilah bentul; langsung dari teori transparansi dan akuntabilitas publik yang selam:v ini banyak didengung-dengungkan orang.
Tentu saja, melibatkan sebanyak mungkin partisipasi publik tidak berarti seluruh masyarakat secara liar terlibat dalam proses merumuskan dan menjalankan pembangunan nasional tacli. Eksistensi masyarakat harus direpresentasikan oleh badan-badan negara yang bersifat formal semacam DPR/MPR RI clan dan org.misasi-organsinasi kemasyarakatan di luar itu semacam ormas dan beragam LSM.

Dalam buku yang dijadikan rujukan hanyak orang, Decentralization and Developrnent: Policy Implementation in Developing Countries (1983), Shabbir Cheema mencatat tujuh peran bisa dimainkan LSM dan organisasi swadaya masyarakat lainnya itu dalam proses pembangunan nasional, baik di tingkat pusat maupun daerah:

1) Menjadi alat yang terus-menerus menggelorakan kesadaran sosial dan politik di tengah masyarakat;

2) Kendaraan yang efektif untuk memobilisasi partisipasi publik;

3) Perancang kebijakan lokal karena mereka tumbuh dari masyarakat sekitar dan karenanya tahu kebutuhan Iokal;

4) Leml_~aga yang efektif untuk menyediakan pelayanan publik;

5) Mampu memohilisasi sumberdaya alam lokal;

6) Mampu mengekspresikan kebutuhan masyarakat lokal; dan

7) Efektif memberikan pengaruh pada kebijakan dan aparat lokal.

Mereformasi Birokrasi
Untuk mendukung pemerintahan yang efektif kita perlu mereformasi birokrasi:
1. Indepensi birokrasi terhadap pejabat politik. Loyalitas birokrasi terhadap eksekutif hanya sebatas tugas-tugas profesional dari birokrasi itu sendiri. Birokrasi dengan alasan apapun tidak tlapat dimanfaatkan oleh pejabat politik untuk melakukan rogram-program politik pribadinya.
2. Profesionalitas birokrat dalam mengeksekusi program-pro gram pemerintahan dalam semua tingkatan.
3. Menciptakan aparat birokrasi yang bersih dan memiliki kemampuan untuk tnelakukan tugas-tugas negara dan memegang teguh komitmen terhadap kesejahteraan rakyat. 4. Mclakukan restrukturisasi jajaran birokrasi untuk memba ngun pemerintahan yang efektif dan efisien.
5. Menaikan gaji pegawai negeri secara signifikan untuk mencegah perilaku koruptif di kalangan birokrasi karena rendahnya pendapatan.

Membangun Sistem Hukum Nasional
Membangun sistem hukum nasional dalam rangka menegakan supremasi hukum untuk memberikan rasa aman, ketertiban umum dao rasa terlindungi bagi setiap warga negara.
1. Menciptakan sistem hukum dan produk hukum yany, bersifat memberi pangayoman dan landasan hukum yang pasti pada setiap kegiatan yang berlangsung di masyarakat. 2. Melakukan penertiban terhadap lembaga peradilan merupakan prioritas utama karena aparat penegak hukui~~ seringkali menjadi hambatan bagi penegakan hukum.
3. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum guna menciptakan ketertiban sosial dan politik.
4. Pembaharuan sistem hukum nasional sebagai pengganti produk hukum kolonial dan berkomitmen melanjutkan reformasi hukum yang mencakup baik substansi hukum aparat penegak hukum dan budaya hukum.

Menuju Kemandirian Ekonomi Nasional
Kita juga harus membangun perekonomian nasional kita secara mandiri, profesional, dan tidak rapuh dari intervensi dan konspirasi internasional. Krisis ekonomi 1997 lagi-lagi memberi pelajaran berhar ga buat kita. Krisis itu mengingatkan kita betapa tidak enaknya dijajah secara ekonomi oleh faktor-faktor eksternal, yang direpresentasikan oleh campur tangan yang kuat dari lembaga internasional semacam IMF atau lembaga-lembaga donor lainnya.
Untuk itu, kita perlu menggagas dua agenda besar untuk kita kerjakan bersama untuk membangun kemandirian ekonomi nasional itu. Pertama, menjaga stabilitas mata uang kita dan mengendalikan devisa negara; kedua, membangun dan memperkuat swasembada pangan dan menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja.
Menjaga Mata Uang, Mengendalikan Devisa
Lagi-lagi kita harus mencontoh Malaysia di era Mahathir, juga
Malaysia di era sekarang ini, yang berhasil menjaga stabilitas mata uang dan mengendalikan devisa negara mereka saat krisis melanda, hingga negara itu dengan gampang keluar dari krisis. Indonesia perlu mencontoh apa yang dilakukan Malaysia, capital control, suatu strategi yang sejalan dengan pemikiran Kwik Kian Gie yakni segera menerapkan fixed rate system dan membatasi perdagan gan rupiah. Hal ini pun sesuai dengan UUD 1945 pasal 23B, “Macam dan harga harga mata uang ditetapkan dengan Undang-Undang.”

Kunci dari keberhasilan ini adalah nasionalisme, patriotisme, juga pemerintahan yang kuat. Tanpa ketiga hal itu, tidak gampang konglomerat dan enterprener yang memegang mata uang ringgit di luar negeri mengembalikan pundi-pundi ringgit mereka ke Malaysia. Inilah yang sebaliknya terjadi pada konglomerat dan wiraswastawan Indonesia. Dengan dalih keselamatan dan bermotifkan kepentingan perut sendiri, mereka cenderung menaruh pundi-pundi rupiah dan juga dolar mereka di bank-bank luar negeri, terutama Singapura. Ironisnya, tidak ada kebijakan pemerintah kita yang mengharuskan devisa negara dari meningkatnya ekspor dikembalikan ke dalam negeri. Akibatnya, banyak pengusaha kita lebih senang memarkir uang mereka di luar negeri, sambil terus mengais-ngais rejeki dalam pasar nasional.

Belajar dari kenyataan di atas, sudah saatnya kini kita berpaling pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan jaringan koperasi yang ada sebagai basis perekonomian kita di masa depan. Sektor inilah yank~ di masa krisis dulu justru menjadi penyelamat perekonomian dalam negeri. Mereka iustru membuktikan diri tangguh di masa krisis sekaligus menunjukkan nasionalisme yang tinggi dengan tidak melakukav capital flight ke mana pun. Hidup mati mereka adalah di tanah air tcrcinta ini. Di tanah ini mereka tumbuli, hidup, berkembang, dan mewariskan apa saja yang mereka capai kepada anak cucu mereka yan; memang hidup dan mati di negeri tercinta ini.

Kita perlu menaruh perhatian lebih – terutama secara politis sebagaimana para elit politik Malaysia melakukannya sejak awal 1970an kepada usaha kecil dan menengah mereka — kepada sektor yang melibatkan banyak orang ini. Dengan logika terbalik, adalah berdosa juga jika kita meneruskan pola larna sistem perekonomian kita, yang cuma memanjakan segelintir konglomerat untuk mengendalikan perekonomian 220 juta lebih anak manusia Indonesia. Penting dicatat, pasca krisis ini, justru para konglomerat itulah yang punya utang besar dan dibebankan kepada rakyat Indonesia.

Namun demikian, paradigma ekonomi baru ini tidak berarri menghalalka~a kita merebut paksa hak-hak properti segelintir orang yang kadung dimanjakan secara ekonomi di masa Orde Baru di atas. Harus dicamkan bahwa mereka adalah juga saudara-saudara kita sebangsa dao setanah air. Hanya saja, jiwa patriotisme mereka perlu terus digelorakan agar mereka lebih peduli lagi pada nasib masyarakat banyak dan karcna itu malu hati jika nanti melakukan capital flight. Nasionalisme mereka juga perlu dipompakan lagi, agar kecintaan mereka pada tanah air ini tidak setengah-setengah dan karena itu siap mati demi membangun perekonomian bangsa.

Ekonomi selama ini digenggam oleh kalangan nonpribumi, itu benar, Tapi fakta bahwa banyak juga kalangan nonpribumi yang punya komitmen kebangsaan dan nasionalisme tinggi terhadap negara juga fakta yang tidak bisa dibantah. Kwik Kian Gie dan Lin Che Wei acialah beberapa contoh warga Indonesia keturunan Cina yang sejumlah pernyataan dan tindakannya menunjukkan nasionalisme yang tinggi pada negeri ini.

Di sisi lain, kita juga melihat banyak kalangan yang disebut pribumi — sebagian mungkin tennasuk dalam kategori segelintir orang yang menguasai porsi terbesar distribusi ekonomi di Indonesia tadi ternyata juga tidak cukup punya kepedulian pada nasib bangsa dan negara ketika krisis ekonomi melanda kita tahun 1997 lalu. Atau mereka yang memanfaatkan kekuasaan dan longgarnya penegakan hukum krisis berlangsung untuk mengeruk sebanyak yang nota bene milik rakyat, baik untuk golongan, kelompok, atau partai. Orang-orang semacam ini juga dikategorikan sebagai tidak nasionalis, tidak patriotis, kendatipun ka secara sosiologis kepalang dianggap dan disebut pribumi.

Dikotomi orang kaya pribumi dan nonpribumi menjadi tidak relevan dalam melakukan perbaikan ekonomi lndonesia di masa depan. Pokoknya, sekali mereka menunjukan patriotisme dan nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa dan negara, kita harus merangkulnya menjadi bagian tak terpisahkan dalam rnembangun Indonesia tercinta ini. Sementara terhadap orang-orang yang terus mengangkangi fondasi keutuhan negara bangsa kita, entah dengan cara menyebalkan melakukan mereka capital flight atau melakukan korupsi atas nama kekuasaan, layak dihukum berat.

Peringatan Nuzulul Al Qur’an

 

 

Presiden SBY memberi sambutan pada acara Nuzulul Al Quran, di Masjid Agung Baitussalam, Purwokerto, Rabu (17/9) malam. (foto: cahyo/presidensby.info)

Purwokerto; Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani menghadiri peringatan Nuzul Al Quran Tahun 1429 H/2008 M Tingkat Nasional di Masjid Agung Baitussalam, Purwokerto, Rabu (17/9) malam. Acara diawali dengan pembacaan Ayat Suci Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 185-186 yang dibawakan Mu’min Mubarok, Juara I Putra MTQ Antar Bangsa di Kuala Lumpur. Saritilawah dibacakan Nuri Sabila Musalina.

Presiden SBY, Ibu Ani, dan lebih kurang 5000 hadirin yang hadir mendapatkan uraian hikmah Nuzul Al Quran dari Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat. “Alquran memiliki arti penting bagi umat Islam. Disamping sebagai sumber hukum dan doktrin keimanan, Al Quran juga bersifat historis,” kata Komaruddin. “Mendalami ajaran Allah adalah dengan mempelajari Al Quran. Tidak ada sebuah teks yang menghasilkan teks-teks lain sebanyak Alquran,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut Presiden SBY menerima Tafsir Al Quran Indonesia yang disususn dari tahun 2004 hingga 2008 dari Tim Tafsir Departemen Agama. Menag Maftuh Basyuni dalam sambutannya menerangkan, pemerintah melalui Departemen Agama menaruh perhatian yang besar terhadap terjemahan dan tafsir Alquran. “Tujuan dibuatnya tafsir Al Quran adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan pemahan kitab suci secara mendalam. Tafsir ini dikerjakan selama 5 tahun dengan setiap tahunnya menyelesaikan tafsir sebanyak 5 juz,” jelas Maftuh. “Alhamdulillah sesuai dengan rencana, tahun 2008 ini dapat diterbitkan tafsir Al Quran 30 juz dalam 10 jilid,” terangnya.

Sementara itu Presiden SBY dalam sambutannya menyebutkan bahwa tema periangatan Nuzul Al Quran, Al Quran Sebagai Sumber Peradaban, sangat penting. “Melalui tema ini kita semua diajak untuk menjadikan Al Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, terutama dalam membangun peradaban umat manusia,” tegas Presiden SBY. “Al Quran tentu mengandung petunjuk untuk menjadi pegangan bagi kita yang ingin mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu dengan peringatan Nuzul Al Quran kali ini marilah kita renungkan kembali hikmah di balik peristiwa besar dan agung itu agar dapat membangkitkan semangat untuk membangun peradaban yang unggul, maju dan mulia,” lanjut Presiden.

Presiden SBY juga mengajak seluruh umat Islam untuk senantiasa menjunjung kebersamaan. “Kebersamaan adalah modal utama dan solusi bagi permasalahan bangsa. Al Quran memerintahkan kita untuk bersatu padu,” ujar SBY. “Bila diantara kita terdapat perbedaan, selayaknya perbedaan tersebut dikelola dengan baik. Mari kita jadikan semangat Nuzul Al Quran untuk meneguhkan momentum untuk bersatu,” SBY menyerukan.

Tampak hadir, antara lain, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, Bupati Banyumas Mardjoko, Menko Polhukkam Widodo A.S., Meneg Koperasi dan UKM Suryadharma Ali, Mensesneg Hatta Rajasa dan Seskab Sudi Silalahi. (osa

Tasikmalaya: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak para ulama untuk melakukan refleksi dan tafakur dalam arti luas. “Sepuluh tahun yang lalu negara kita mengalami krisis. Krisis itu memang berasal dari luar negeri, tapi karena waktu itu juga ada permasalahan di dalam negeri, maka akhirnya kita terkena dampak.” Demikian dikatakan Presiden saat menghadiri silaturahmi dan buka puasa bersama dengan para ulama keluarga besar Pondok Pesantren Cipasung dan pimpinan Pondok Pesantren se-Priangan Timur di Gedung Rektorat Institut Agama Islam Cipasung (IAIC), Kamis (18/9) petang. “Manusia bijak harus bisa mengambil pelajaran agar tidak mengulang kesalahan masa lalu,” tambahnya. Presiden SBY kemudian menjelaskan tiga pelajaran berharga yang bisa diambil sebagai refleksi 10 tahun terakhir. “Pertama, bangsa kita harus lebih bersatu, jangan bercerai berai. Kita ingin makmur dan sejahtera bersama, bukan makmur dan sejahtera sendiri-sendiri. Jangan SDM, selamatkan diri masing-masing,” seru SBY. “Kedua, permusuhan anak bangsa, peristiwa tragis dan konflik komunal merenggut banyak korban jiwa, karena menyelesaikan masalah mengedapankan kekerasan. Itu bukan ajaran Islam, karena kita diwajibkan untuk bermusyawarah. Perbedaan itu shunatullah. Bila ada perbedaan, duduk bersama dan pecahkan bersama. Bila ada kejahatan, serahkan pada negara, jangan bertindak sendiri-sendiri,” jelas SBY. Pelajaran ketiga adalah, setelah bangsa Indonesia melakukan reformasi, demokrasi makin baik dan kebebasan sudah terlihat. “Kebebasan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus disertai akhlak, tanggung jawab dan kewajiban. Kalau semuanya bebas, tidak ada aturan, mau jadi apa negara kita,” ujar SBY. (osa)

Presiden di Ponpes Cipasung

Kata Cipanas berasal dari bahasa Sunda, “ci” atau “cai” yang berarti air dan panas yang berarti panas juga dalam bahasa Indonesia. Kata tersebut menjadi nama sebuah desa, yaitu desa Cipanas. Di tempat itu terdapat sumber air panas yang mengandung belerang. Desa itu berada dalam wilayah kompleks Istana Kepresidenan Cipanas. Terletak di kaki Gunung Gede, bangunan yang kini menjadi Istana Cipanas sejak awal memang digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi para Gubernur Jenderal, bukan gedung pemerintahan atau rumah dinas seperti Istana Bogor atau Istana Merdeka.

Penciptanya adalah Gubernur Jenderal Gustaaf Willem Baron van Imhoff ketika sedang melakukan ekspedisi bersama timnya ke kawasan Batavia, Cisarua, dan Cipanas. Pada suatu sore rombongan Van Imhoff tiba di sebuah sumber air panas yang menyembur di bawah sebatang pohon karet munding. Ia segera berhasrat membangun sebuah rumah peristirahatan di tempat itu. Bahkan ia langsung mengutus juru ukur untuk membuat peta dan mematok kapling untuk bangunan yang dicita-citakannya.

Pada tahun 1942, rumah peristirahatan di Cipanas tersebut mulai dibangun. Tukang-tukang kayu didatangkan khusus dari Tegal dan Banyumas, Jawa Tengah, tempat para perajin yang dikenal piawai dan rapi buatannya. Sketsa dasar bangunannya dibuat Van Imhoff sendiri. Vila itu selesai empat tahun kemudian. Selama masa pembangunan itu, Van Imhoff sering datang menengok sekaligus untuk berendam air panas. Dokter pribadinya bahkan menyarankan untuk minum air dari sumber itu yang diketahui mengandung belerang dan zat besi, dicampur susu karena mempunyai khasiat pertumbuhan.

Di Vila Cipanas itu pulalah Van Imhoff meninggal pada tahun 1750, setelah sakit selama dua bulan. Jenazahnya dimakamkan di Tanahabang, Jakarta, dengan upacara kebesaran militer. Ketika rumah peristirahatan itu dibangun, Van Imhoff tidak membayangkan bahwa 2,5 abad kemudian jalan di depan puri itu akan ramai. Menurut catatan lama, bangunan itu bahkan tidak tampak dari jalan. Terlindung di balik pepohonan tinggi ketika pertama kali dibangun dulu. Sumber air panasnya sendiri yang menjadi alasan utama pendirian rumah peristirahatan itu berada lebih dari seratus meter di belakang bangunan induk.

Istana Cipanas ini tidak pernah dianggap sebagai puri resmi. Tidak semua Gubernur Jenderal Hindia Belanda pernah menggunakan istana ini untuk peristirahatan, khususnya pada abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19. Di masa pendudukan Jepang, para pemimpin tentara dan pembesar Jepang yang memang senang berendam air panas selalu singgah di Cipanas dalam perjalanan antara Jakarta dan Bandung.

Sebagai tempat peristirahatan, Istana Cipanas memang tidak banyak berperan sebagai tempat kejadian-kejadian bersejarah. Namun di sinilah Presiden Soekarno pada 13 Desember 1965 mengadakan sidang kabinet untuk memutuskan perubahan nilai uang dari Rp 1.000 menjadi Rp 1. Kebijakan ini pada waktu itu populer dengan sebutan “sanering”. Dan meskipun Istana Cipanas tidak dirancang untuk menerima tamu negara, Ratu Juliana dari Belanda pernah singgah di sini pada 1971.

Bulan Febuari 2008 lalu, Ibu Ani Bambang Yudhoyono memperkenalkan Istana Kepresidenan Cipanas kepada para Duta Besar Wanita dan para istri Duta Besar negara-negara sahabat yang sedang bertugas di Indonesia dalam acara Friendship Gathering. Kepada lebih kurang 400 undangan Ibu Ani menjelaskan tentang sejarah Istana Cipanas. “Istana Cipanas adalah satu dari enam Istana Kepresidenan di Indonesia. Terletak antara Jakarta dan Bandung dan diapit oleh Gunung Gede dan Gunung Pangrango, membuat udara di Istana ini sangat sejuk. Semoga anda semua bisa menikmati keindahan Istana Cipanas dan keragaman budaya Indonesia,” kata Ibu Ani. (osa)

Foto: Istana Cipanas, dulu merupakan rumah peristirahatan Gubernur Jenderal Gustaaf Willem Baron van Imhoff, dibangun tahun 1942-1945. (foto: istimewa)

Fiqih Prioritas

Perjalanan pertama di mulai pada hari rabu  tgl 16-04-2008 pukul 05.30. untk mendapatkan dukungan sebagai syarat sebagai calon dari 50 kab / kota se prop. bersama seorang sahabat lama, saya sendiri sbg staf yg beliau percayakan untk me manage proses pencalonan beliau, dan slh seorang keluarga beiau yg slm ini sbg driver sehari-hari beliau. dengan mengantongi beberapa alamat dan no ponsel sahabat,keluarga,komunitas,relasi,dan beberapa orng mantan murid beliau ketika menjadi tenaga pendidik, kami memulai perjalanan dalam proses pencalonan.
Hilang nya kepercayaan masyarakat terhadap produk pemilu tahun 2004 selalu ditemui dalam setiap kesempatan silaturahmi di berbagai tempat. kekecewaan masyarakat terhadap hasil produk pemilu tahun 2004 selalu menjadi bahan pembicaraan,masukan,dan harapan masyarakat terhadap beliau. Doa kami selalu bersama saudara dan anda,kami percaya terhadap anda, dukungan akan selalu kami berikan untuk saudara. kami yakin dan percaya kepada anda, saudara. walau kami sudah kecewa dengan para wakil kita slama ini, demikian sekilas ungkapan, keluhan,harapan  konstituen yg  ditemui.Ironis sekali ketika kita menemukan hal seperti ini, sangat kita sayang kan.
Dalam jangka waktu hampir 24 jam kami telah berhasil mendapatkan dukungan dari konstituen tidak kurang dari 3000 jiwa dan mewakili 6 kabupaten dari seluruh kab/kota se prop jambi. sebagai syarat untk pencalonan dirasakan sdh melebihi batas minimal. sesuatu yang sangat tidak disangka,dan saya sendiri sangat tidak percaya dalam perjalanan perdana beliau, beliau sdh mampu mendapatkan dukungan melebihan batas minimal dan mewakili lebih dari 50 % kab/kota se prop jambi dalam tempo waktu tidak lebih dari 24 jam, kamis esok hari nya jam 04.30 wib kami sdh sampai di rumah dengan hasil kerja yang sangat memuaskan untuk tahap awal.walau  dlm  perjalanan cukup banyak keluhan -keluhan  masyarakat yang harus dijadikan sebagai bahan masukan, pembelajaran, dan tanggung jawab moral di waktu dan masa yang akan datang.
Sebuah harapan yamg tidak boleh dikesampingkan dari sanubari masyarakat tanpa ada unsur dan kepentingan apa-apa, perwujudan dari kondisi real kehidupan yang mereka rasakan se hari-hari.

Pernah ada sebuah kapal berisi penumpang berbagai bangsa karam. Ada tiga orang yang selamat, masing-masing dari Perancis, Amerika dan Indonesia. Mereka terapung-apung di tengah laut dengan hanya mengandalkan sekeping papan.

Tiba-tiba muncul jin yang baik hati. Dia bersimpati pada nasib ketiga bangsa manusia itu, dan menwarkan jasa. “Kalian boleh minta apa saja, akan kupenuhi,” kata sang jin. Yang pertama ditanya adalah si orang Perancis.

“Saya ini petugas lembaga sosial di Paris,” katanya.
“Banyak orang yang memerlukan tenaga saya. Jado tolonglah saya dikembalikan ke negeri saya.” Dalam sekejap, orang itu lenyap, kembali ke negerinya.

“Kamu, orang Amerika, apa permintaanmu?”

“Saya ini pejabat pemerintah. Banyak tugas saya yang terlantar karena kecelakaan ini. Tolonglah saya dikembalikan ke Washington.”

“Oke,” kata jin, sambil menjentikkan jarinya. Dan orang Amerika lenyap seketika, kembali ke negerinya.

“Nah sekarang tinggal kamu orang Indonesia. Sebut saja apa maumu.”

” Duh, Pak Jin, sepi banget disini,” keluh si orang Indonesia. “Tolonglah kedua teman saya tadi dikembalikan ke sini.”

Zutt, orang Perancis dan Pria Amerika itu muncul lagi.

Puluhan negara diundang oleh pemerintah Mesir, untuk mengirimkan tim ahli paleoantropologinya yang terbaik . Tapi, pemerintah Indonesia lain dari yang lain, namanya juga jaman orde baru yang waktu itu masih bergaya represif misal banyaknya penculikan para aktivis . Makanya pemerintah mengirimkan seorang aparat yang komandan intel .

Tim Perancis tampil pertama kali, membawa peralatan mutakhir, ukur sana ukur sini, catat ini dan itu, kemudian menyerah tidak sanggup . Pakar Amerika perlu waktu yang lama, tapi taksirannya keliru . Tim Jerman menyatakan usia mumi itu tiga ribu dua ratus tahun lebih sedikit, juga salah . Tim Jepang juga menyebut di seputar angka tersebut, juga salah .

Giliran peserta dari Indonesia maju, Pak Komandan ini bertanya pada panitia, bolehkah dia memeriksa mumi itu di ruangan tertutup .

“Boleh, silahkan,” Jawab panitia .

Lima belas menit kemudian, dengan tubuh berkeringat pak komandan itu keluar dan mengumumkan temuannya kepada tim juri .

“Usia mumi ini lima ribu seratus dua puluh empat tahun tiga bulan tujuh hari,” Katanya dengan lancar, tanpa keraguan sedikit pun .

Ketua dan seluruh anggota tim juri terbelalak dan saling berpandangan, heran dan kagum . Jawaban itu tepat sekali ! Bagaimana mungkin pakar dari Indonesia ini mampu menebak dengan tepat dalam waktu sesingkat itu ? hadiah pun diberikan . Ucapan selamat mengalir dari para peserta, pemerintah Mesir, perwakilan negara-negara asing dan sebagainya dan sebagainya . Pemerintah pun bangga bukan kepalang .

Menjelang kembali ke Indonesia, Pak komandan dikerumuni wartawan dalam dan luar negeri di lobby hotel .

“Anda luar biasa,” kata mereka . ” Bagaimana cara anda tahu dengan persis usia mumi itu?”

Pak komandan dengan enteng menjawab,”saya gebuki, ngaku dia .”

Gelombang pemiskinan terjadi lagi di Tanah Air yang dipicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), yang sebelumnya telah didahului melambung dan langkanya minyak goreng, terigu, minyak tanah serta gas, sehingga banyak usaha kecil dan menengah yang ambruk. Ribuan pedagang, mulai dari penjual gorengan, bakso, mi dorong hingga warung tegal pun rontok secara bergiliran. Sebelumnya, perusahaan roti dan tempe banyak yang gulung tikar karena melambungnya bahan baku.

Semua kenaikan itu menyebabkan ambruknya usaha rakyat yang berakibat terjadinya kemiskinan massal. Hal ini terjadi akibat kebijakan ekonomi politik pemerintah yang tidak memihak pada kepentingan rakyat dan kepentingan bangsa, melainkan hanya berpihak pada kepentingan pengusaha besar. Mereka disubsidi habis-habisan, mendapatkan akses bank yang sangat besar. Sementara, usaha rakyat satu persatu dipreteli lewat berbagai keputusan politik yang kolutif.

Ketahuilah bahwa sesungguhnya bangsa Indonesia dikaruniai kekayaaan yang sangat melimpah, mulai dengan tanah yang subur yang bisa ditanami berbagai bahan kebutuhan. Laut dengan kekayaan yang tak terbatas, serta tanah yang mengandung beraneka tambang mulai dari minyak, gas, emas, batubara dan sebagainya. Apabila kekayaan tersebut diambil dan dikelola dengan semestinya, tentu akan menjadikan bangsa ini kaya raya. Hanya saja karena kesalahan para pemimpin, maka kita menjadi miskin di tengah alam yang kaya raya.

Sejak orde baru berdiri, negeri ini telah kehilangan kedaulatannya, seluruh sektor kehidupan mulai dari politik, ekonomi, pendidikan kebudayaan semuanya diatur oleh pihak asing yang memberikan hutang pada Indonesia. Akibat yang paling fatal adalah penguasaan pada sumber alam. Pada awalnya monopoli asing terhadap sumber alam itu masih belum seberapa, tetapi hari demi hari semakin terpusat. Lebih celaka lagi bangsa ini dijebak dengan berbagai hutang yang takterbayarkan baik karena dimanipulasi negara pemberi utang maupun dikorupsi peminjamnya.

Dulu ketika Indonesia masih sebagai negara pengekspor minyak, bangsa ini menjadi makmur ketika terjadi kenaikan harga minyak dan gas. Tetapi ketika seluruh sumber alam telah dikuasai asing, maka seluruh hasil tambang tidak lagi membawa kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Seperti kenaikan harga minyak dunia saat ini, semestinya Indonesia menjadi negara petro dollar. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, Indonesia malah mengalami kerugian besar, karena terjadi pembuletan logika, negeri ini sebagai eksportir tetapi juga sekaligus sebagai importir.

Ketika kekayaan alam terutama minyak dan gas yang melimpah itu semuanya telah menjadi milik orang lain, karena kelengahan para pemimpin politik yang mengambil keputusan. Akhirnya negara tidak berkutik menghadapi para pengusaha asing pemilik sumber alam kita. Mereka mengeskploitasi sumber alam kita untuk keperluan negara mereka, bangsa Indonesia hanya diberi sisanya, sementara keseluruhan biaya investasi ditanggung bangsa ini.

Para elit politik kita yang sudah tidak berdaya itu dengan mudah didikte, sehingga perusahaan-perusahaan milik negara yang lain, juga satu-persatu mulai diserahkan pada perusahaan asing, seperti Indosat dan beberapa pabrik semen. Sementara itu, banyak pula perusahaan-perusahaan yang juga akan segera dijual seperti Garuda Indonesia, pertambangan-pertambangan, PLN dan Krakatau Steel, yang merupakan industri dasar yang selama ini menjadi penopang industri nasional.

Karenanya, bangsa Indonesia mesti menghentikan proses swastanisasi (perampokan) perusahaan negara, sebab kalau ini diteruskan bangsa ini akan semakin miskin dan tak berdaya. Secara lebih tegas bangsa ini harus berani melakukan upaya nasionalisasi terhadap berbagai perusahaan milik negara yang saat ini dikuasai asing.

Memang dibutuhkan pemerintahan yang kuat dan berani dan rakyat harus dimilitansi, karena nasionalisasi akan mendapat tantangan yang berat, bukan hanya dari perusahaan kapitalis dan imperialis asing, tetapi juga dari bangsa sendiri yang telah kehilangan kepedulian pada rakyat dan telah kehilangan komitmen terhadap negara dan bangsa.

Langkah ini pernah dilakukan bangsa Indonesia sesaat setelah kemerdekaan, sehingga bangsa kita waktu itu tidak hanya memproklamasikan kemerdekaan secara politik, tetapi juga diikuti kemerdekaan secara ekonomi dengan secara bertahap menasionalisasi seluruh perusahaan kolonial yang menghisap kekayaan bangsa ini.

Hanya cara ini yang bisa menyelamatkan negeri ini. Sudah banyak contoh baik di Asia maupun di Amerika Latin, setelah mereka mampu menasionalisasi sistem politik dan sistem ekonominya, negara menjadi segera bangkit dan rakyat menjadi sejahtera sehingga menjadi bangsa yang bermnartabat.

Usaha nasionalisiasi ini memang butuh perjuangan, sebagaimana usaha untuk kemerdekaan, tetapi sesulit apapun langkah ini harus diperjuangkan walaupun pemerintah berjanji pada para perusahaan kolonial tidak akan melakukan hal ini. Tetapi rakyat dan bangsa harus tetap melakukannya demi kemakmuran rakyat dan kejayaan bangsa.